JAKARTA, Tandaglobal.news — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya memperjuangkan persoalan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai Prabowo tidak mungkin memberikan saran tersebut. Ia merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara dokumen pendidikan Gibran telah bersifat final.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (Gibran fight di) PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda, Rabu (11/11/2026).
Syahganda juga menyebut pandangan Yusril sebagai gambaran sikap hukum Presiden Prabowo.
“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” ujarnya.
Pernyataan Syahganda tersebut merespons pengakuan Gibran setelah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku mendapat saran dari Prabowo agar tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN dengan membawa dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” kata Gibran.
Sementara itu, Yusril menyatakan putusan MK dan MA dalam perkara terkait dokumen pendidikan Gibran telah berkekuatan hukum final.
Ia menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA juga telah final.
Yusril juga menyatakan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara di MA karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi.
Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Perbedaan keterangan antara Syahganda dan Gibran tersebut membuat polemik persoalan ijazah Gibran kembali menjadi sorotan.
Hingga kini, pernyataan Syahganda mengenai pandangan hukum Presiden merupakan penilaiannya atas penjelasan Yusril. Sementara itu, pengakuan mengenai saran Prabowo disampaikan langsung oleh Gibran.
Tinggalkan Balasan