Kendati demikian, hingga saat ini DKPP belum menerima laporan maupun menemukan gejala kerentanan pangan yang disebabkan masyarakat kesulitan mengakses beras akibat tingginya harga.
“Sejauh ini kami belum dapat laporan. Belum ada laporan terkait masyarakat yang mengalami kerawanan pangan,” jelasnya.
Pada pilar ketiga, yakni pemanfaatan pangan, DKPP melakukan sejumlah upaya untuk memastikan bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bergizi.
Salah satunya melalui pemeriksaan keamanan pangan di sejumlah kantin sekolah dan jajanan.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk kembali membudidayakan sumber karbohidrat lokal selain beras dan jagung.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya pangan yang dimiliki daerah.
DKPP juga memfasilitasi pengurusan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bagi pelaku usaha penggilingan yang menggunakan kemasan tertentu.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen.
Arba’i menambahkan, penguatan lumbung pangan masyarakat menjadi salah satu langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu muncul kerentanan pangan di tingkat desa.
Keberadaan lumbung pangan diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak ada warga yang terlewatkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan.
“Jangan sampai Kabupaten Kediri sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, tetapi ada masyarakatnya yang terlewatkan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan FGD tersebut, DKPP berharap kepala desa memiliki komitmen untuk menindaklanjuti penguatan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
Sebab, upaya menjaga ketersediaan dan akses pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, melainkan juga pemerintah desa dan masyarakat.

























Tinggalkan Balasan