KEDIRI, Tandaglobal.news — Kabupaten Kediri mencatatkan produksi beras sekitar 200 ribu hingga 250 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan sekitar 120 ribu ton per tahun. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi kerentanan pangan, terutama akibat persoalan daya beli masyarakat.

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Arba’i, mengatakan kebutuhan beras masyarakat mencapai sekitar 10 ribu ton setiap bulan.

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, kebutuhan beras tahunan diperkirakan tidak lebih dari 120 ribu ton.

“Produksi kita secara beras sudah di sekitar angka 200 sampai 250 ribu ton. Berarti kita surplus,” ujar Arba’i saat ditemui dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan di Kecamatan Kepung, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan pangan.

Terdapat tiga pilar utama yang harus diperhatikan, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Dari sisi ketersediaan, Kabupaten Kediri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan beras dan jagung melalui produksi daerah.

Namun, sejumlah komoditas pangan lainnya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, seperti bawang putih dan kedelai.

Sementara itu, dari sisi keterjangkauan, Arba’i menjelaskan bahwa akses pangan mencakup aspek fisik dan harga.

Secara fisik, sebagian besar wilayah Kabupaten Kediri dinilai memiliki akses yang memadai karena didukung sarana dan prasarana jalan.

Meski demikian, keterjangkauan pangan dari sisi harga masih menjadi perhatian.

Penurunan daya beli masyarakat dikhawatirkan dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Kendati demikian, hingga saat ini DKPP belum menerima laporan maupun menemukan gejala kerentanan pangan yang disebabkan masyarakat kesulitan mengakses beras akibat tingginya harga.

“Sejauh ini kami belum dapat laporan. Belum ada laporan terkait masyarakat yang mengalami kerawanan pangan,” jelasnya.

Pada pilar ketiga, yakni pemanfaatan pangan, DKPP melakukan sejumlah upaya untuk memastikan bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bergizi.

Salah satunya melalui pemeriksaan keamanan pangan di sejumlah kantin sekolah dan jajanan.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk kembali membudidayakan sumber karbohidrat lokal selain beras dan jagung.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya pangan yang dimiliki daerah.

DKPP juga memfasilitasi pengurusan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bagi pelaku usaha penggilingan yang menggunakan kemasan tertentu.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen.

Arba’i menambahkan, penguatan lumbung pangan masyarakat menjadi salah satu langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu muncul kerentanan pangan di tingkat desa.

Keberadaan lumbung pangan diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak ada warga yang terlewatkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

“Jangan sampai Kabupaten Kediri sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, tetapi ada masyarakatnya yang terlewatkan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan FGD tersebut, DKPP berharap kepala desa memiliki komitmen untuk menindaklanjuti penguatan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.

Sebab, upaya menjaga ketersediaan dan akses pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, melainkan juga pemerintah desa dan masyarakat.