
(Foto: Tandaglobal.news/Wildan Wahid H.)
Tandaglobal.news | KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri mulai mematangkan rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Selasa (9/6/2026).
Forum tersebut menghadirkan berbagai unsur, mulai dari DPRD, organisasi masyarakat, akademisi, praktisi pendidikan, kepala sekolah, guru, media, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terkait rencana implementasi sekolah lima hari sebagaimana diatur dalam Permendikbud Tahun 2017.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perubahan jadwal belajar, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya perubahan jadwal belajar, tetapi bagaimana sekolah mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas, lebih efektif, dan berdampak pada pembentukan karakter anak-anak kita. Karena pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat,” ujar Solikin.
Menurutnya, Pemkab Kediri tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mendengar aspirasi dari seluruh pihak yang terdampak.
“Melalui forum ini, kami ingin mendengar langsung suara para guru, kepala sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai kebutuhan dan kesiapan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan kebijakan yang masih terus berproses.
Ia menyebut berbagai masukan telah diterima dari sejumlah organisasi dan pemangku kepentingan, mulai dari PCNU, LP Ma’arif, PGRI, akademisi, LSM, hingga praktisi pendidikan.
Menurut Muhsin, pemerintah ingin memastikan seluruh dampak positif maupun potensi risiko dari penerapan lima hari sekolah dapat dipetakan secara matang. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah bertambahnya durasi belajar yang berpotensi membuat siswa kelelahan dan mengurangi waktu untuk kegiatan keagamaan seperti mengaji.
“Kami masih akan menyempurnakan perencanaan ini melalui berbagai kajian, baik kajian akademis, historis, sosial maupun ekonomi. Semua masukan akan kami tampung sebelum nantinya diputuskan,” jelasnya.
Muhsin menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait penerapan lima hari sekolah di Kabupaten Kediri. Dinas Pendidikan masih akan melakukan forum lanjutan, termasuk pembahasan bersama DPRD dan masyarakat, sebelum menentukan langkah berikutnya.
Selain itu, opsi pelaksanaan secara bertahap atau uji coba pada sekolah yang dinilai siap juga menjadi salah satu masukan yang mengemuka dalam forum tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan apa pun yang nantinya diambil dapat diterima masyarakat, dilaksanakan dengan baik, serta memiliki solusi terhadap setiap potensi dampak yang muncul,” pungkasnya.