Oleh 
Tandaglobalnews KEDIRI – Rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Kediri hingga kini masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Kediri belum mengambil keputusan final dan masih terus menjaring berbagai aspirasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan tersebut. Menurutnya, setiap aspirasi akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan langkah pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kediri.
“Sampai saat ini masih pada tahap penyusunan kajian dan penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga belum ada keputusan final,” kata Mas Dhito usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri.
Selain masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kediri juga membuka ruang diskusi dengan kalangan legislatif guna memperoleh pandangan dan masukan yang lebih komprehensif sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.
Sebagaimana diketahui, sistem lima hari sekolah telah diatur pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Namun demikian, penerapannya di tingkat daerah memerlukan penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.
Di Kabupaten Kediri, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keberadaan Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang selama ini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan peserta didik.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari formulasi terbaik agar peningkatan kualitas pendidikan formal tetap berjalan seiring dengan keberlangsungan pendidikan keagamaan yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
“Nanti kita cari formulanya, antara tetap enam hari sekolah atau lima hari sekolah. Ini masih akan kita kaji,” tegas Mas Dhito.
Melalui proses kajian yang melibatkan berbagai unsur masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga tetap mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Jurnalis : Wildan Wahid Hasyim
