By 
(Foto: Dok. Roni Ardyansyah/Tandaglobal.news)
TandaGlobal.news | KEDIRI, 3 Juni 2026 – Aliansi Kediri Bangkit kembali turun ke jalan menggelar Aksi Damai Jilid 2 pada Rabu (3/6/2026). Aksi ini digelar sebagai bentuk mosi tidak percaya sekaligus menagih komitmen nyata Bupati Kediri dalam menindak tegas oknum kepala desa maupun camat yang diduga terlibat dalam pusaran kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) rekrutmen perangkat desa.
Massa menilai, hingga saat ini janji-janji manis serta langkah konkret yang pernah disampaikan oleh Bupati di hadapan publik belum juga terealisasi. Sebaliknya, kepala daerah dituding sengaja menghindari persoalan krusial ini.
“Kami menilai Bupati terkesan sengaja ‘sembunyi’ dari masalah yang sudah viral ini. Sangat disayangkan, di tengah karut-marut penegakan hukum kasus perangkat desa, Bupati justru sibuk melakukan pencitraan di tengah masyarakat miskin,” tegas Bagus Romadon, Koordinator Aksi dari Aliansi Kediri Bangkit.
Selain menyoroti sikap bupati, Aliansi Kediri Bangkit juga melayangkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD Kabupaten Kediri. Massa menyayangkan sikap para wakil rakyat yang hingga kini dinilai pasif dan belum juga memanggil Bupati Kediri untuk dimintai keterangan resmi terkait karut-marut proses rekrutmen yang diduga kuat sarat praktik transaksional tersebut.
Padahal, menurut massa, praktik KKN dalam proses penyaringan abdi masyarakat di tingkat desa tersebut sudah benderang dan terbukti terjadi, namun sanksi tegas yang dinanti-nanti masyarakat tak kunjung jatuh.
Untuk menunjukkan keseriusannya, massa aksi memberikan batas waktu (deadline) kepada perwakilan pemerintah daerah untuk menemui mereka langsung di lapangan hingga pukul 17.00 WIB. Jika hingga batas waktu tersebut pihak pemerintah tetap bungkam dan tidak ada yang menemui, Aliansi Kediri Bangkit mengancam akan melumpuhkan aktivitas dengan menggelar aksi demonstrasi berjilid-jilid selama satu bulan penuh di kantor Kabupaten Kediri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan konkret maupun solusi nyata dari pihak Pemerintah Kabupaten Kediri terkait tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi.
Penulis : Maulana Rahmadha
Foto : Roni Ardyansyah
Editor : Aditya Efendi
