By 
Tandaglobalnews KOTA GORONTALO – Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo, mendorong Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melakukan kunjungan kerja ke tingkat pusat. Rombongan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Komisi XII DPR RI guna mencari solusi nyata atas permasalahan yang telah membebani masyarakat, pada Selasa (2 Juni 2026).
Kunjungan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, didampingi Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, serta diikuti jajaran anggota komisi. Setibanya di DPR RI, rombongan diterima secara khusus oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Monoarfa menyampaikan bahwa kelangkaan BBM telah berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Sektor yang paling merasakan kesulitan adalah pelaku usaha, nelayan, petani, dan transportasi, yang seluruhnya sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang masih dirasakan masyarakat Gorontalo. Ketersediaan energi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi demi menjaga stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat,” ungkap Ridwan Monoarfa.
Sementara itu, Mikson Yapanto menjelaskan bahwa pihaknya terus menerima laporan dan aspirasi dari warga mengenai terbatasnya pasokan solar bersubsidi. Ia menegaskan kebutuhan akan bahan bakar jenis ini masih sangat tinggi, namun pasokan yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal.
“Kami datang untuk menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Saat ini kebutuhan solar bersubsidi di Gorontalo masih cukup tinggi, sementara pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kami berharap adanya penambahan kuota serta evaluasi distribusi BBM agar penyalurannya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Mikson Yapanto.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD telah menerima surat rekomendasi resmi dari sejumlah pemerintah kabupaten yang sama-sama mendesak penambahan pasokan solar bersubsidi. Lebih lanjut, Mikson berharap Rusli Habibie dapat menyampaikan aspirasi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung di hari yang sama bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas.
“Kami berharap persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat menjadi perhatian serius dan segera mendapatkan solusi melalui kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat. Fokus utama kami adalah memastikan kelancaran dan kestabilan suplai migas di wilayah Provinsi Gorontalo,” harap Mikson Yapanto.
Menanggapi hal tersebut, Rusli Habibie menyambut baik kunjungan dan aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Gorontalo serta memastikan terjalinnya sinergi yang baik antara daerah dan seluruh pemangku kepentingan sektor energi.
“Segala aspirasi yang telah disampaikan akan saya catat dan perjuangkan secara maksimal dalam forum resmi bersama instansi terkait. Pemenuhan kebutuhan energi yang layak dan adil bagi seluruh daerah menjadi prioritas, dan Gorontalo berhak mendapatkan perhatian khusus demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Rusli Habibie.
