Oleh 
Tandaglobal.news | KEDIRI – Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kediri memasuki tahap pelaksanaan. Para peserta didik baru dijadwalkan mulai mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2026 di kompleks Sekolah Rakyat Plosoklaten.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Meski pembangunan fasilitas belum rampung sepenuhnya, bangunan dan sarana yang tersedia sudah dapat digunakan secara fungsional untuk menunjang aktivitas pendidikan.
“Belum selesai total, tetapi secara fungsi sudah bisa digunakan. Ada beberapa fasilitas yang sudah siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.
Subur menjelaskan, pada tahun ajaran perdana ini kuota peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) belum terpenuhi sesuai target awal. Dari rencana tiga rombongan belajar (rombel), Kabupaten Kediri hanya mampu memenuhi satu rombel dengan jumlah 30 siswa.
Kondisi tersebut kemudian mendapat penyesuaian dari pemerintah pusat. Kuota rombel yang belum terisi di jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP dan SMA sehingga masing-masing jenjang memperoleh tambahan satu rombel.
“Untuk SD akhirnya hanya bisa memenuhi satu rombel. Kemudian kebijakan dari kementerian, rombel yang tersisa dialihkan ke SMP dan SMA. Jadi yang awalnya tiga rombel menjadi empat rombel untuk masing-masing jenjang tersebut,” jelasnya.
Menurut Subur, kebijakan tersebut telah diputuskan pemerintah pusat mengingat waktu pelaksanaan tahun ajaran baru yang semakin dekat. Dengan demikian, tidak ada lagi proses penjaringan tambahan untuk jenjang SD pada tahun ini.
MPLS dijadwalkan dimulai pada Selasa, 14 Juli 2026. Pada hari pertama, para siswa baru akan langsung memasuki lingkungan sekolah dan asrama untuk mulai beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, pemeriksaan kesehatan bagi para peserta didik direncanakan berlangsung pada 16 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan setelah siswa memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.
“Kami beri waktu anak-anak untuk beradaptasi dulu. Setelah itu baru direncanakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 16 Juli,” katanya.
Adapun peserta didik yang saat ini masih menempati lokasi sementara di Tarokan akan dipindahkan ke kompleks Sekolah Rakyat Plosoklaten pada 31 Juli 2026. Proses pemindahan dilakukan terpisah dari peserta didik baru yang mengikuti MPLS pada pertengahan Juli.
Subur menegaskan, seluruh peserta didik yang diterima di Sekolah Rakyat merupakan hasil proses penjangkauan yang dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak terkait. Dalam proses tersebut, pemerintah tidak menerapkan sistem seleksi kompetitif, melainkan memastikan kesiapan dan kesediaan anak maupun orang tua untuk mengikuti program pendidikan tersebut.
“Kami sejak awal melakukan penjangkauan ke rumah-rumah. Jadi tidak ada pemaksaan. Orang tua dan anak sudah memahami konsekuensi serta telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program ini,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari para orang tua agar anak-anak dapat menjalani masa transisi dengan baik. Menurutnya, dukungan moral dan doa dari keluarga menjadi faktor penting dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru.
“Anak-anak ini berasal dari keluarga kurang mampu yang diberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak sesuai haknya. Kami mohon doa dari orang tua agar anak-anak diberikan kesehatan, kerasan, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga bisa belajar dengan maksimal,” tuturnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, peserta didik tidak hanya memperoleh layanan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter serta pendampingan yang lebih intensif guna mendukung masa depan mereka.
Jurnalis: Wildan Wahid Hasyim
