JAKARTA, Tandaglobal.news — Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah pejabat negara serta tokoh publik.
Mengutip CNN Indonesia, Rabu (4/11/2026), tiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Berdasarkan keterangan Bareskrim yang diberitakan CNN Indonesia, sasaran penyadapan tidak hanya mencakup nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga diduga menjadi target.
Kasus tersebut mulai terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan praktik penyadapan membuat laporan polisi ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026.
Penyidik kemudian memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Polisi juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim turut mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Sementara itu, Polri menegaskan dugaan tindak pidana tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi. Ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum terhadap sistem penyadapan. Penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap keseluruhan peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Tinggalkan Balasan