JAKARTA, Tandaglobal.news — Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dua tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Dikutip dari Kompas, penetapan ketiga tersangka diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” kata Asep.
Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Sementara itu, satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Dalam konferensi pers tersebut, Asep menyebut penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.
Modus yang digunakan yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui proses verifikasi.
Nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Selain dugaan penyadapan, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak elektronik.
Perkara ini mulai diproses setelah petugas yang mengetahui dugaan tindakan tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Tinggalkan Balasan