KEDIRI, Tandaglobal.news — Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mematangkan rencana relokasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ngasem ke gedung yang saat ini digunakan sebagai Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri. Rencana tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan fasilitas dan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Ngasem.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dr. Ahmad Khotib, membenarkan adanya rencana pemindahan fasilitas kesehatan tersebut.
Menurutnya, relokasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang pelayanan medis yang lebih representatif.
“Betul, direncanakan pemindahan Puskesmas Ngasem ke lokasi yang saat ini ditempati Bawaslu. Ini semata-mata untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap dr. Khotib.
Terkait realisasi rencana tersebut, ia menyebutkan bahwa tahap pembangunan direncanakan mulai tahun depan.
Pemindahan lokasi dinilai memungkinkan karena gedung yang saat ini ditempati Bawaslu merupakan aset milik pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Dede Sujana, mengonfirmasi status kepemilikan gedung tersebut.
“Kantor Bawaslu memang aset Pemkab dengan sistem pinjam pakai. Ini terkait pengembangan layanan kesehatan Puskesmas Ngasem,” jelasnya.
Penjelasan lebih lanjut disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD, Imron Fanani.
Ia mengatakan, mekanisme pinjam pakai aset pemerintah daerah tersebut berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
Terkait teknis relokasi, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menggelar rapat pembahasan.
Salah satu opsi yang muncul adalah pertukaran lokasi antara kedua instansi tersebut.
“Sudah ada rapatnya, untuk opsi rencana sementara hanya tukar tempat saja. Puskesmas Ngasem yang saat ini akan digunakan Bawaslu. Itu opsinya, tapi bisa jadi nanti ada perubahan kalau ada opsi yang lebih dimungkinkan dan lebih baik,” tutur Imron.
Lebih lanjut, Imron menegaskan bahwa pemindahan tidak akan dilaksanakan pada tahun ini.
Kepastian pelaksanaannya pada 2027 atau 2028 masih bergantung pada kesiapan alokasi anggaran pembangunan dari Dinas Kesehatan.
Sementara itu, merespons rencana alih fungsi gedung tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri mulai menyiapkan langkah administratif.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Syaifuddin Zuhri, melalui Komisioner Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Siswo Budi Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi.
“Tadi kami rapat membahas rencana konsultasi terkait wacana kantor Bawaslu yang akan digunakan untuk puskesmas, sehingga kita perlu konsultasi terkait masalah itu ke Bawaslu Provinsi,” ujar Siswo.
Komunikasi dan koordinasi antarinstansi diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi kedua pihak.
Dengan demikian, rencana peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Ngasem dapat terwujud tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pengawasan demokrasi di Kabupaten Kediri.
Tinggalkan Balasan