KEDIRI, Tandaglobal.news — Kasus kekerasan terhadap anak yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Kediri mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya perlindungan anak. Berbagai kasus, mulai dari pemerkosaan terhadap anak, perundungan (bullying), pelecehan seksual, hingga pembuangan bayi, menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan bersama.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan mengambil langkah strategis untuk memutus mata rantai kekerasan dengan memperkuat ekosistem perlindungan anak.
Upaya ini mencakup lingkungan pendidikan formal, pondok pesantren, hingga keluarga.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, mengatakan pihaknya kini memfokuskan langkah pencegahan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Aman dan Nyaman.
Program tersebut bertujuan membekali guru, orang tua, dan siswa agar dapat bersinergi menciptakan lingkungan belajar yang terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun pelecehan.
“Intinya kita akan terus membangun sekolah aman dan nyaman, di mana semua warga sekolah menciptakan iklim inklusivitas dan menerima keberagaman. Manakala terjadi tindak perundungan, akan kita selesaikan sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen yang ada,” tegas Muhsin.
Selain pembentukan Pokja, Muhsin juga menyoroti pentingnya pendidikan seksual (sex education) sebagai benteng perlindungan pertama bagi anak.
Menurutnya, edukasi tersebut harus ditanamkan sejak usia dini, bahkan dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Materi edukasi mencakup pemahaman mengenai batasan interaksi fisik serta pengenalan anggota tubuh yang bersifat privat dan harus dilindungi.
“Guru menstimulasi anak tentang bagian tubuh yang harus dilindungi, yang tidak boleh dilihat atau dipegang oleh orang lain. Anak juga diedukasi sejak dini bagaimana harus lari dan berteriak jika ada upaya seperti itu, serta diajarkan untuk tidak sendirian di tempat sepi,” jelasnya.
Melalui penanaman pemahaman tersebut, diharapkan anak memiliki kemampuan mempertahankan diri ketika menghadapi potensi bahaya.
Perhatian terhadap perlindungan anak juga tidak hanya ditujukan kepada sekolah umum.
Dinas Pendidikan bersama pihak terkait turut memberikan perhatian khusus kepada lembaga pendidikan berbasis asrama, seperti pondok pesantren.
Muhsin mendorong para santri agar memiliki keberanian untuk bersuara dan melaporkan sedini mungkin apabila mengalami atau mengetahui kejadian tidak wajar.
Di sisi lain, orang tua dan pengurus pondok pesantren juga diminta proaktif serta rutin memantau kondisi anak.
Tidak hanya menyangkut perlindungan fisik, Muhsin mengingatkan bahwa upaya meminimalkan kenakalan dan kekerasan terhadap anak juga berawal dari pembentukan karakter pada masa emas (golden age).
Menurutnya, kesalahan dalam memberikan stimulasi pada anak usia dini berisiko menimbulkan dampak psikologis yang dapat terbawa hingga masa remaja dan dewasa.
Karena itu, orang tua dan guru dituntut konsisten menanamkan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai moral dan agama.
Keduanya juga harus mampu menjadi teladan atau public figure bagi anak-anak.
Muhsin turut menggarisbawahi pesan Wakil Bupati Kediri agar orang tua senantiasa memperhatikan pemenuhan asupan gizi seimbang untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
Pada masa remaja, ketika perkembangan psikologis berlangsung pesat, pengawasan dari seluruh pihak juga perlu ditingkatkan.
“Menjadi kewajiban pemerintah, terutama orang tua, dan lembaga-lembaga pendidikan untuk berkolaborasi mencegah terjadinya pelecehan seksual. Hal ini selaras dengan tema Hari Anak, kita ingin ciptakan suasana di mana anak harus aman di semua lingkungan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan