Oleh 
Tandaglobal.news | Kediri – Kesempatan masyarakat Kota Kediri untuk memperoleh pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat masih terbuka. Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Kota Kediri saat ini masih melakukan penjangkauan calon peserta didik guna memenuhi kuota yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 dan Desil 2. Namun demikian, masyarakat yang berada pada Desil 3, Desil 4, dan seterusnya tetap memiliki kesempatan mengikuti program tersebut dengan syarat melalui proses survei atau ground check kelayakan yang dilakukan tim Dinas Sosial.
“Berbeda dengan sistem penerimaan peserta didik pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka,” katanya, Jumat (10/7/2026).
Menurut Imam, masyarakat yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 secara otomatis menjadi sasaran program tanpa melalui proses survei. Sementara itu, masyarakat pada Desil 3, Desil 4, dan seterusnya yang berminat dapat menghubungi Dinas Sosial Kota Kediri atau layanan Lapor Mbak Wali 112.
Selanjutnya, tim Dinas Sosial akan melakukan penjangkauan, asesmen, serta survei untuk memastikan apakah calon peserta didik benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria kurang mampu.
Pada setiap jenjang pendidikan, mulai SD, SMP hingga SMA, tersedia kuota sebanyak 90 siswa yang terbagi ke dalam tiga rombongan belajar (rombel). Hingga saat ini, kuota jenjang SMA telah terisi 84 siswa, SMP sebanyak 83 siswa, sedangkan SD baru terisi 25 siswa.
“Saya berharap seluruh kuota dapat terpenuhi sebelum dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 13–17 Juli mendatang,” tuturnya.
Meski demikian, Imam menegaskan bahwa apabila kuota belum terpenuhi seluruhnya, proses belajar mengajar tetap akan berjalan sesuai jumlah peserta didik yang telah diterima. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial, seluruh kuota diharapkan dapat segera terpenuhi.
Program Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berasrama. Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari seragam, tas, buku pelajaran, laptop, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan hidup sehari-hari selama menempuh pendidikan ditanggung oleh pemerintah.
Karena itu, Dinas Sosial mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut, terutama bagi anak-anak yang berpotensi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Masyarakat juga tidak perlu khawatir mengenai legalitas pendidikan di Sekolah Rakyat. Ijazah yang diterbitkan pada jenjang SD, SMP, maupun SMA memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah umum dan diakui secara resmi.
“Kami berharap seluruh kuota dapat terisi sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dan yang tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah reguler karena keterbatasan biaya bisa memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas,” pungkasnya.
Jurnalis: Rizky Rusdiyanto
