KEDIRI, Tandaglobal.news — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri masih menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat terkait jadwal dan mekanisme rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Meski rencana pembukaan seleksi telah ramai diperbincangkan, hingga pertengahan November ini daerah belum menerima petunjuk teknis (juknis) maupun surat rekomendasi persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri, Randy Agatha Sakaira, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan dan mengirimkan usulan kebutuhan aparatur sejak jauh hari. Total ada 300 formasi CPNS yang diajukan Pemkab Kediri pada Maret 2026 lalu.
Rincian 300 formasi yang diusulkan tersebut didominasi sektor pendidikan dan pelayanan dasar, meliputi 235 tenaga guru, 44 tenaga kesehatan, serta 21 tenaga teknis. Namun, kepastian jumlah formasi yang akan disetujui tetap bergantung pada persetujuan kementerian terkait.
“Untuk yang usulan CPNS kami dulu sudah masuk. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi dari MenPAN-RB,” ujar Randy Agatha saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (14/12/2026).
Selain menanti kepastian rekrutmen CPNS, Pemkab Kediri juga mencermati perkembangan kebijakan nasional terkait penataan pegawai non-ASN. Pemerintah pusat bersama DPR RI pada 6 November 2026 lalu telah menyepakati dua poin krusial, yakni pembukaan rekrutmen CPNS untuk mendukung program prioritas nasional serta rencana pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Di lingkungan Pemkab Kediri, jumlah pegawai berstatus paruh waktu terbilang cukup besar. Randy membeberkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru, terdapat ribuan tenaga paruh waktu yang saat ini mengabdi di berbagai instansi daerah.
“Kalau per hari ini, jumlah paruh waktu kami ada 3.169 orang,” terang Randy.
Kendati wacana pengangkatan seluruh pegawai menjadi PPPK penuh waktu menjadi angin segar bagi ribuan pegawai tersebut, BKPSDM Kabupaten Kediri belum berani mengambil langkah lebih jauh. Menurut Randy, seluruh proses transisi status kepegawaian tersebut baru bisa dilaksanakan setelah ada payung hukum dan aturan yang jelas dari pemerintah pusat.
“Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis perihal tersebut,” tegasnya.
Belum terbitnya juknis ini turut membuat skema teknis maupun penyesuaian anggaran belanja pegawai daerah masih menunggu arahan lanjutan. Kini, baik Pemkab Kediri maupun ribuan calon pelamar serta tenaga paruh waktu di Bumi Panjalu hanya bisa bersabar menanti regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum tahapan rekrutmen dan penataan pegawai benar-benar dimulai.
Tinggalkan Balasan