KEDIRI,TandaGlobalNews–Satreskrim Polres Kediri Kota mengungkap kasus dugaan Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari ratusan liter BBM bersubsidi, puluhan botol bekas air mineral, beberapa pelat nomor kendaraan hingga satu unit mobil. Kendaraan tersebut diduga digunakan oleh pelaku berinisial MFA (30), warga Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, untuk menjalankan aksinya.
Kapolres Kediri Kota AKBP Kresna Wisnu Putranto mengungkapkan, tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar ditangkap pada 28 Oktober 2026 lalu. Dalam menjalankan praktik ilegal tersebut, pelaku menggunakan cara khusus untuk mengelabui petugas SPBU agar aksinya tidak mudah terdeteksi.
“Pelaku hanya menggunakan satu unit mobil pribadi. Namun, pelat nomor kendaraan tersebut kerap diganti dengan empat nomor berbeda yang disesuaikan dengan barcode yang dimilikinya,” jelasnya dalam konferensi pers pada Senin (9/11/2026).
Dengan cara itu, tersangka dapat melakukan pengisian BBM bersubsidi berulang kali di sejumlah kesempatan. Menurut Kapolres Kediri Kota, tersangka menggunakan barcode tersebut saat mengisi BBM bersubsidi jenis solar di SPBU secara berulang-ulang setiap harinya. Setelah mendapatkan BBM, tersangka membawa kendaraannya pulang.
“Solar yang berada di dalam tangki kemudian dikeluarkan dan dipindahkan ke sejumlah botol bekas air mineral untuk ditampung,” ucapnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, lanjut Kresno, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi itu ternyata telah berlangsung selama kurang lebih empat tahun. Dalam sehari, tersangka mampu mengumpulkan sekitar 200 liter solar.
Dari aktivitas tersebut, pelaku memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp200 ribu setiap hari. Jika diakumulasikan, pendapatan ilegal yang diperoleh tersangka diperkirakan mencapai Rp 6 juta dalam sebulan.
“Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang, sebagai perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku terancam hukuman maksimal enam tahun penjara,” ungkapnya.
AKBP Kresno menambahkan, hingga saat ini pemeriksaan terakhir terhadap tersangka diduga menjalankan aksinya seorang diri. Walau demikian, penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus menelusuri distribusi BBM kepada para pengecer.
“Penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat merugikan masyarakat luas karena subsidi pemerintah seharusnya dinikmati masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Editor: Rizky Rusdiyanto
Tinggalkan Balasan