KEDIRI, Tandaglobal.news — Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri mendorong pemerintah desa memperkuat ketahanan pangan melalui pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPDES) dan pengembangan lumbung pangan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan di Kecamatan Kepung, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi dengan melibatkan kepala desa, perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kecamatan.

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Kerawanan Pangan DKPP Kabupaten Kediri, Arba’i, mengatakan salah satu materi utama yang disampaikan adalah pentingnya CPPDES sebagai bagian dari cadangan pangan nasional.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan cadangan pangan tersebut.

Selain itu, DKPP juga ingin menggali kembali potensi lumbung pangan masyarakat yang selama ini mulai banyak ditinggalkan.

Padahal, konsep tersebut memiliki semangat gotong royong dan swadaya masyarakat dalam menjaga ketersediaan bahan pangan.

“Lumbung pangan masyarakat ini sebenarnya metode lama yang memiliki asas gotong royong dan swadaya. Saat ini sudah banyak ditinggalkan, sehingga kami ingin menggali kembali keberadaannya,” ujar Arba’i.

Menurutnya, pengembangan ketahanan pangan desa perlu diawali dengan pemetaan potensi lokal.

Sejumlah komoditas yang dapat dikembangkan di antaranya beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, hingga pisang.

Melalui pemetaan tersebut, desa diharapkan dapat mengidentifikasi sumber daya pangan yang dimiliki sekaligus menentukan langkah pengelolaannya.

DKPP juga mendorong sinergi dengan pemerintah desa agar pembentukan cadangan pangan dan lumbung pangan masyarakat dapat diwujudkan sesuai potensi masing-masing wilayah.

Arba’i menjelaskan, CPPDES dan lumbung pangan masyarakat memiliki mekanisme pengelolaan yang berbeda. CPPDES dilaksanakan melalui unit usaha yang ditunjuk kepala desa, baik BUMDes maupun unit usaha lainnya.