Pembentukannya perlu didahului musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan.

Sementara itu, lumbung pangan masyarakat lebih menitikberatkan pada partisipasi dan kemandirian kelompok masyarakat.

Pengelolaannya dilakukan oleh pengurus dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan antaranggota.

“Kalau CPPDES diperlukan musyawarah desa untuk menyepakati pelaksanaannya. Bisa melalui BUMDes atau unit usaha lain yang ditunjuk kepala desa. Sedangkan lumbung pangan masyarakat lebih pada gotong royong komunitas yang membangun dan mengelola lumbung secara mandiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, lumbung pangan masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki fungsi sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan anggota ketika diperlukan.

Ke depan, pengelolaannya juga diarahkan memiliki fungsi bisnis sehingga mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam FGD tersebut, sejumlah kepala desa juga telah menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di wilayah masing-masing.

Namun, pelaksanaan program kemungkinan dilakukan pada 2027 karena waktu pelaksanaan pada akhir 2026 semakin terbatas dan masih membutuhkan tahapan persiapan, khususnya musyawarah desa untuk CPPDES.

Melalui kegiatan tersebut, DKPP Kabupaten Kediri berharap pemerintah desa dan kelompok masyarakat dapat kembali mengoptimalkan potensi pangan lokal.

Dengan demikian, upaya menjaga ketersediaan pangan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga tumbuh melalui inisiatif dan partisipasi masyarakat.