JAKARTA, Tandaglobal.news — Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengetahui dugaan penyadapan terhadap dirinya setelah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, setelah menerima laporan tersebut, Prabowo memerintahkan agar kasus dugaan penyadapan ditangani melalui langkah hukum yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Jakarta, Selasa (3/11/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas.
“Presiden yang memerintahkan untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Yusril.
Yusril menjelaskan, laporan Kapolri menjadi dasar bagi Presiden untuk mengetahui persoalan tersebut.
Menurutnya, setiap persoalan penting yang menyangkut negara perlu disampaikan kepada kepala negara.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga Oktober 2026.
Selain nomor telepon Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Polisi menyatakan penyadapan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang semestinya dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Meski demikian, perkara tersebut masih dalam proses hukum sehingga dugaan keterlibatan para tersangka harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan.
Tinggalkan Balasan