Tarji menilai kerusakan lingkungan dan infrastruktur perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Ia juga menyoroti belum adanya kompensasi atau ganti rugi yang memadai bagi warga atas kerusakan yang mereka keluhkan.
Warga berharap pemerintah dan pihak perusahaan tidak hanya memperhatikan operasional pertambangan, tetapi juga kondisi lingkungan serta fasilitas umum yang digunakan masyarakat.
Keluhan serupa disampaikan Samidi (65), warga lainnya. Ia mengatakan kerusakan jalan menjadi persoalan yang telah lama dirasakan masyarakat dan membutuhkan penanganan nyata dari pemerintah daerah maupun pihak terkait.
“Yang kami rasakan bukan hanya persoalan air, tetapi juga kerusakan jalan yang sudah lama dikeluhkan. Kami berharap pemerintah turun langsung melihat kondisi di lapangan dan mencari solusi agar masyarakat tidak terus dirugikan,” kata Samidi.
Selain persoalan lingkungan dan infrastruktur, warga juga mengeluhkan belum adanya kompensasi dari pihak pengelola tambang kepada masyarakat yang merasa terdampak aktivitas pertambangan.
Di sisi lain, aktivitas pertambangan diketahui mengantongi izin berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur yang tercantum pada papan informasi di lokasi. Namun, warga menilai legalitas operasional tetap perlu diikuti perhatian terhadap dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar kawasan tambang.
“Tambang memang memiliki izin, tetapi dampak yang dirasakan warga juga harus diperhatikan. Kami berharap ada evaluasi yang jelas, termasuk soal sumber air dan kerusakan jalan, serta perhatian dari pihak perusahaan kepada masyarakat terdampak,” ungkap Samidi.
Tarji menambahkan, masyarakat berharap akses atau jalur yang digunakan kendaraan berat dapat dievaluasi, termasuk kemungkinan pembatasan jika diperlukan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kerusakan jalan dan lingkungan semakin parah.
Warga juga menginginkan langkah nyata untuk memulihkan kondisi lingkungan dan menjaga keselamatan masyarakat.
Sebelumnya, warga telah memasang banner penolakan di sekitar kawasan Mangli. Meski banner tersebut masih terpasang, keberadaan aktivitas pertambangan tetap menjadi sumber keresahan masyarakat.
Tuntutan utama warga adalah penutupan tambang agar sumber air dapat kembali pulih. Setidaknya, mereka berharap operasional dihentikan sementara sembari menunggu musim hujan dan dilakukan evaluasi terhadap dampak pertambangan.
Bagi masyarakat, pemulihan sumber air dan perbaikan jalan menjadi persoalan mendesak karena berkaitan langsung dengan kebutuhan serta aktivitas sehari-hari. Warga berharap pemerintah provinsi dan instansi berwenang turun langsung untuk memeriksa kondisi sumber air, kerusakan infrastruktur, serta dampak aktivitas tambang terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
Tinggalkan Balasan