Oleh: 
Tandaglobalnews | Jakarta — Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang APBN Tahun 2026 pada Senin, 15 Juni 2026, mendengarkan kesaksian yang menyebutkan alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak negatif pada dunia pendidikan, termasuk pemutusan hubungan kerja guru PPPK dan terganggunya jam pelajaran di sekolah .
Saksi pemohon Iman Zanatul Haeri yang juga Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyampaikan laporan dari berbagai daerah bahwa sejak MBG berjalan, terjadi pengurangan tenaga pendidik secara masif . Banyak guru PPPK dan honorer yang kontraknya tidak diperpanjang, bahkan ada guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji jauh di bawah standar, hanya berkisar Rp50 ribu hingga Rp300 ribu per bulan .
“Pengalihan anggaran membuat pos keuangan sekolah berkurang. Akibatnya, guru yang sebelumnya diangkat justru dirumahkan atau tidak diperpanjang masa kerjanya. Ini jelas merugikan tenaga pendidik yang sudah berjuang melayani siswa,” ujarnya di hadapan majelis hakim .
Selain masalah ketenagakerjaan, pelaksanaan MBG dinilai menyita waktu efektif kegiatan belajar mengajar di hampir seluruh jenjang sekolah . Guru kini dibebani tugas tambahan seperti mendistribusikan makanan, memeriksa kondisi wadah, hingga mengumpulkan kembali kemasan bekas, yang seluruhnya berlangsung saat jam pelajaran berlangsung .
Akibatnya, waktu pengajaran dan bimbingan kepada siswa menjadi berkurang drastis, sementara fokus siswa lebih terarah pada pembagian makanan daripada materi pelajaran . Pemohon meminta MK memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran agar tidak mengorbankan hak pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar.
Jurnalis : Maulana Rahmadha
