DEN HAAG, Tandaglobal.news — Kisah Datem, seorang pembantu rumah tangga asal Hindia Belanda berusia sekitar 17 tahun, menjadi salah satu catatan kelam kehidupan masyarakat pribumi di Eropa pada masa kolonial. Ia ditemukan meninggal dunia di sebuah kanal dekat Javabrug, Den Haag, pada 16 Oktober 1902, setelah sebelumnya dilaporkan meninggalkan rumah majikannya.
Peristiwa tersebut tidak sekadar menjadi berita tentang hilangnya seorang pekerja rumah tangga. Kematian Datem juga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat Hindia yang tinggal di Belanda mengenai perlindungan pekerja pribumi yang dibawa oleh majikan Eropa ke negeri tersebut.
Menurut pemberitaan surat kabar Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage edisi 7 Oktober 1902, Datem telah dilaporkan menghilang sejak 1 Oktober 1902. Pengumuman orang hilang tersebut menyebutkan bahwa ia merupakan perempuan berusia sekitar 17 tahun, berkulit cokelat, berambut hitam, serta mampu berbicara bahasa Melayu dan Belanda.
Saat terakhir terlihat, Datem mengenakan blus merah dan rok kotak-kotak berwarna biru.
Pencarian terhadap dirinya kemudian berakhir tragis. Pada 16 Oktober 1902, tubuh Datem ditemukan di sebuah kanal dekat Javabrug, Den Haag.
Pemberitaan surat kabar Belanda pada masa itu juga menyebutkan bahwa sebelum menghilang, Datem meninggalkan sebuah catatan yang mengindikasikan keputusasaan dan dugaan niat mengakhiri hidup.
Informasi pribadi mengenai Datem sangat terbatas. Asal daerahnya, perjalanan hidup sebelum tiba di Belanda, serta keadaan yang sebenarnya dialaminya selama bekerja tidak seluruhnya terungkap dalam catatan sejarah yang tersedia.
Meski demikian, kematiannya menarik perhatian masyarakat Hindia yang tinggal di Belanda dan memunculkan pembahasan mengenai perlindungan pekerja pribumi.
Pada 23 Oktober 1902, surat kabar Het Koloniaal Weekblad menerbitkan tulisan dari seorang penulis yang menggunakan nama samaran Wong Tanie. Dalam tulisannya, kasus Datem diangkat sebagai gambaran persoalan yang dihadapi pekerja pribumi di negeri Belanda.
Wong Tanie mengusulkan pembentukan mekanisme perlindungan bagi orang-orang asal Hindia yang bekerja di Eropa. Usulan tersebut mencakup kontrak kerja resmi, kewajiban majikan menjamin kepulangan pekerja, uang jaminan sekitar 125 gulden, serta pembentukan lembaga yang dapat membantu dan melindungi mereka.
Gagasan itu kemudian mendapat tanggapan dari penulis lain.
Pada 30 Oktober 1902, seorang penulis bernama Tiang Alit menyampaikan keraguan terhadap efektivitas perlindungan formal. Ia mempertanyakan apakah aturan dan lembaga baru benar-benar dapat membantu pekerja pribumi yang sebagian tidak memahami bahasa, hukum, maupun mekanisme administrasi di Belanda.
Perdebatan berlanjut ketika Wong Tanie kembali menyampaikan pandangannya pada 20 November 1902. Pembahasan tidak lagi semata-mata berkisar pada kematian Datem, tetapi juga menyentuh tanggung jawab majikan dan masyarakat kolonial terhadap pekerja yang dibawa jauh dari tanah kelahirannya.
Pada masa itu, sebagian pekerja rumah tangga asal Hindia ikut dibawa keluarga Eropa ke Belanda. Perpindahan tersebut menempatkan mereka dalam lingkungan sosial, bahasa, dan iklim yang berbeda.
Ketergantungan kepada majikan juga membuat persoalan pekerjaan, tempat tinggal, dan kepulangan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.
Kasus Datem memperlihatkan bahwa keberadaan pekerja pribumi di Eropa tidak selalu diikuti perlindungan yang memadai.
Meski demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh usulan Wong Tanie kemudian menjadi kebijakan resmi pemerintah kolonial atau bahwa kematian Datem secara langsung melahirkan organisasi perlindungan tertentu.
Lebih dari satu abad kemudian, nama Datem tetap menjadi bagian dari catatan sejarah hubungan kolonial antara Hindia Belanda dan Belanda.
Ia bukan pejabat, tokoh pergerakan, ataupun orang berpengaruh. Namanya tercatat melalui pengumuman orang hilang dan pemberitaan mengenai kematiannya di sebuah kanal di Den Haag.
Namun, peristiwa tersebut meninggalkan pertanyaan penting mengenai nasib pekerja pribumi yang hidup jauh dari kampung halaman, ketika hak dan perlindungan mereka masih menjadi bahan perdebatan pada masa kolonial.
Tinggalkan Balasan