KEDIRI, Tandaglobal.news — Di tengah upaya memaksimalkan bonus demografi, Kabupaten Kediri mulai bersiap menghadapi tantangan pergeseran struktur penduduk yang perlahan memasuki fase aging population (penuaan penduduk).
Berdasarkan data terbaru, rasio ketergantungan di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 44,91, dengan persentase penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 15,59 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Menghadapi dinamika ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) usia produktif agar tidak menjadi beban generasi mendatang.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri, dr. Nurwulan Andadari, menjelaskan bahwa masa bonus demografi merupakan momentum terbatas yang tidak dapat diperpanjang.
Oleh karena itu, investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang menjadi kunci utama agar kelompok usia produktif saat ini benar-benar memiliki daya saing dan keterampilan.
Pihaknya berupaya agar penduduk usia produktif di Kediri tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas guna menghindari pengangguran struktural.
“Jadi ini windows, yang semua orang punya masa. Ini enggak bisa diperpanjang. Sekarang ini hanya bagaimana caranya di windows period ini kita bisa berhasil, sehingga nanti yang berikutnya tidak berat. Pada saat seorang usia produktif harus menanggung lansia atau anak, dia memang bisa menjadi usia produktif yang sesungguhnya. Jangan sampai usia produktif malah nganggur,” papar dr. Andadari.
Menanggapi dominasi pekerja informal di Kediri, ia juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi ke depan untuk semua jenis profesi agar nilai jual tenaga kerja lokal semakin tinggi di pasar global.
Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja yang kompeten, intervensi kesehatan sejak dini melalui penekanan angka stunting tetap menjadi agenda prioritas pembangunan manusia di Kabupaten Kediri.
Dengan angka prevalensi stunting yang kini berada di kisaran 7,4 persen, Pemkab Kediri menargetkan zero growth atau tidak ada lagi temuan kasus stunting baru.
“Yang paling penting itu sekarang penemuan, kemudian didampingi, kemudian intervensi. Diintervensi saja tapi tidak didampingi, tidak akan jadi juga,” tegas dr. Andadari.
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkab Kediri telah meluncurkan program inovasi “Aksi Penting” yang memberikan notifikasi langsung kepada kepala desa jika terdapat temuan kasus baru.
Selain itu, Pemkab Kediri berkolaborasi dengan Baznas untuk pemenuhan gizi serta mengerahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari BKKBN untuk mendampingi setiap keluarga berisiko secara door-to-door.
Tinggalkan Balasan