KEDIRI, Tandaglobal.news — Warga di kawasan Perkebunan Damarwulan, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, mengeluhkan sejumlah dampak yang mereka kaitkan dengan aktivitas pertambangan di lereng Gunung Kelud. Keluhan tersebut meliputi kekeringan air, kekhawatiran banjir bandang dan longsor, kerusakan jalan serta pipa air, debu, hingga kebisingan.
Kekhawatiran warga meningkat seiring area penggalian yang dinilai semakin luas, dalam, dan curam.
Terlebih, kawasan Damarwulan merupakan wilayah permukiman yang paling dekat dengan lokasi pertambangan.
Keluhan itu disampaikan Agus Widodo, yang akrab disapa Pak Dewo, selaku Ketua RT 01 RW 01, bersama Suprayitno, warga Damarwulan, saat ditemui di kawasan Perkebunan Damarwulan, Kecamatan Puncu, Selasa (13/10/2026).
Agus mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 1991. Selama kurang lebih 35 tahun, ia menyebut warga belum pernah mengalami kekeringan air berkepanjangan seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
“Belum ada sejarah sini kekeringan air, tapi semenjak ada tambang, tahun kemarin itu hampir tiga bulan kita kekeringan air,” ungkap Agus.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air. Mereka bahkan membutuhkan bantuan pasokan dari luar wilayah, termasuk dari BPBD dan relawan.
Agus memperkirakan sumber air di kawasan tersebut juga memasok kebutuhan sekitar 6.000 warga di wilayah bawah.
“Risiko terbesar adalah sumber air. Karena sumber air ini bukan hanya untuk warga Damarwulan, juga warga bawah yang harus disuplai dengan air dari sini,” jelasnya.
Agus menduga aktivitas pengerukan dan perubahan kondisi lahan turut memengaruhi ketersediaan air. Namun, hubungan langsung antara aktivitas pertambangan dan berkurangnya debit air masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
Selain persoalan air, warga mengkhawatirkan perluasan dan pendalaman area penggalian yang dinilai berpotensi memengaruhi kestabilan lereng serta aliran air saat musim hujan.
Agus mengatakan, pada musim hujan sebelumnya, air sempat meluap hingga melewati jembatan. Ia juga mengingat banjir bandang yang terjadi pada 2007 sebagai pengalaman yang membuatnya meminta agar risiko bencana diantisipasi sejak dini.
“Seharusnya pihak terkait memikirkan warga dan bagaimana dampaknya. Sebelum kejadian, kita diantisipasi, bukan menunggu kejadian dulu baru turun,” tegasnya.
Ia turut menyoroti potensi longsor di sekitar area pertambangan. Menurut perkiraannya, terdapat rumah warga yang berjarak sekitar 25 meter dari tebing yang dikhawatirkan terdampak penggalian.
Selain itu, sejumlah pipa air milik warga disebut beberapa kali ambles atau rusak sehingga harus diperbaiki menggunakan biaya sendiri.
“Pipa-pipa untuk warga itu sering kali ambles, longsor. Siapa yang memperbaiki? Warga sendiri, menggunakan biaya sendiri,” ungkapnya.
Warga juga mengeluhkan kerusakan jalan yang menjadi akses utama untuk bekerja, bertani, dan bersekolah. Debu kendaraan serta kebisingan aktivitas pertambangan dinilai turut mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Jalan raya rusak, siapa yang membenahi? Masyarakat sendiri. Belum lagi polusi. Aktivitas anak sekolah lewat situ sampai ke Karangdinoyo, debunya sampai berbaris-baris,” katanya.
Tinggalkan Balasan