KEDIRI, Tandaglobal.news — Pernyataan Komisi III DPRD Kabupaten Kediri terkait jarak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto yang diklaim berada 1 hingga 1,5 kilometer dari permukiman mendapat bantahan keras dari warga terdampak. Warga menyebut kondisi sebenarnya di lapangan berbeda, karena jarak antara gerbang TPA dan rumah terdekat hanya sekitar 150 meter.
Kondisi tersebut membuat masyarakat di sekitar TPA, khususnya warga Dusun Genukwatu, merasakan langsung dampak keberadaan gunungan sampah setiap hari.
Dwi Santoso, salah seorang warga Dusun Genukwatu, menegaskan bahwa klaim mengenai jarak permukiman yang mencapai 1,5 kilometer tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain persoalan jarak, ia juga meluruskan anggapan bahwa bau sampah tidak menyengat saat musim kemarau. Menurutnya, bau tidak sedap tetap tercium tajam, terutama ketika berlangsung aktivitas pengerukan atau pemindahan sampah menggunakan alat berat.
Intensitas bau juga sangat bergantung pada arah angin.
“Kalau untuk jarak itu enggak ada sampai 1,5 kilometer. Dari gerbang TPA itu jarak sekitar 150 meter sudah ada rumah warga. Kalau bau, memang untuk musim kemarau tidak separah musim hujan, tapi kalau sampahnya sedang dikeruk atau diangkat, itu sangat berbau. Belum lagi lalat yang terbawa oleh truk-truk sampah ke area permukiman,” ungkap Dwi Santoso.
Dwi menambahkan, persoalan yang paling meresahkan warga saat ini adalah air lindi atau air resapan sampah. Ketika musim penghujan atau intensitas hujan tinggi, air lindi kerap meluber dan mencemari aliran sungai yang mengarah ke permukiman warga.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman kesehatan dan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hilir TPA.
Senada dengan Dwi, seorang warga terdampak yang enggan disebutkan namanya turut membenarkan bahwa jarak TPA dengan rumah warga sangat dekat.
Ia juga menyoroti persoalan kompensasi yang selama ini diklaim telah berjalan. Menurutnya, kompensasi berupa beras yang diterima warga tidak hanya memiliki jumlah yang tidak merata, yakni berkisar 5 hingga 15 kilogram per tahun, tetapi kualitas berasnya juga dinilai tidak layak konsumsi.
Warga tersebut turut mengkritik rencana pemerintah desa yang ingin mengajukan perluasan penerima kompensasi hingga 2.000 kepala keluarga (KK).
“Harapannya, kompensasi difokuskan saja pada warga yang paling terdampak langsung, bukan untuk pemerataan satu desa karena itu tidak masuk akal. Beras yang diberikan selama ini juga tidak layak. Selain itu, masalah air lindi ini sangat fatal. Sumur warga yang di daerah utara itu sudah tidak layak konsumsi. Makanya, kami berharap ada pengadaan saluran air PDAM dan dilakukan uji lab air secara berkala,” tegas warga tersebut.
Warga mengaku sudah jenuh dengan janji-janji dan pernyataan “masih diproses” dari dinas terkait maupun pemerintah desa yang hingga kini belum terealisasi.
Persoalan tersebut termasuk wacana pengelolaan sampah oleh pihak ketiga yang sampai sekarang belum memiliki kejelasan.
Sebagai bentuk keseriusan, warga Dusun Genukwatu telah membentuk tim khusus dan melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Kediri.
Warga menyatakan siap hadir untuk mengawal langsung jalannya RDP.
Mereka bahkan sempat merencanakan aksi demonstrasi dengan menutup TPA apabila keluhan yang disampaikan terus diabaikan oleh pemerintah daerah.
Merespons desakan dan surat permohonan warga tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Laksono, memastikan pihaknya akan segera memfasilitasi aspirasi masyarakat.
Totok menyebutkan bahwa RDP dijadwalkan berlangsung pada minggu depan.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak terkait, termasuk instansi dan dinas berwenang, akan diundang untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret agar permasalahan yang dihadapi warga Desa Sekoto dapat segera diselesaikan secara tuntas.
Tinggalkan Balasan