JAKARTA, Tandaglobal.news — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah juga membahas langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan menjelang puncak musim hujan.
Mengutip Kementerian Sekretariat Negara RI, dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra memaparkan perkembangan penanganan dampak bencana yang terjadi pada November 2025.
Bencana tersebut tercatat berdampak terhadap 53 kabupaten/kota dan lebih dari 2,1 juta warga. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028.
Program pemulihan mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur, fasilitas pendidikan, rumah warga, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Sejumlah fasilitas pelayanan dasar dilaporkan telah kembali beroperasi. Sebanyak 87 rumah sakit yang terdampak bencana kini telah berfungsi kembali.
Sementara itu, dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 sekolah telah kembali menggunakan bangunan asal dan 99 lainnya masih memanfaatkan ruang kelas darurat.
Pemulihan juga terlihat pada infrastruktur transportasi. Jalan nasional dan jembatan nasional di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat dilaporkan telah kembali berfungsi 100 persen.
Meski demikian, pemerintah masih melanjutkan perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Pada sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 57.027 hunian tetap (huntap) melalui sejumlah skema, termasuk pembangunan di lokasi semula, pembangunan secara mandiri, dan kawasan hunian komunal.
Selain mengevaluasi hasil rehabilitasi dan rekonstruksi, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap ancaman banjir susulan. Salah satu langkah yang menjadi prioritas pemerintah adalah mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak.
Dari 137 sungai yang terdampak bencana di tiga provinsi, pemerintah melakukan penanganan melalui pengerukan, perbaikan alur sungai, penanganan muara, serta penguatan tanggul.
Pelaksanaannya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko luapan air ketika curah hujan meningkat.
Pemerintah turut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Upaya antisipasi dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Presiden juga mengarahkan penambahan berbagai perlengkapan darurat untuk mendukung penanganan apabila terjadi bencana.
Peralatan tersebut meliputi tenda pengungsian, tempat tidur lapangan, generator listrik, perahu karet, selimut, hingga perangkat pemurni air.
Ketersediaan perlengkapan tersebut diperlukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak, terutama apabila terjadi bencana susulan yang berpotensi mengganggu aktivitas dan pelayanan dasar.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan hingga 2028.
Percepatan pemulihan infrastruktur, penyediaan hunian, pemulihan mata pencaharian, serta penguatan mitigasi bencana menjadi bagian dari upaya penanganan jangka panjang.
Tinggalkan Balasan