KEDIRI, Tandaglobal.news — Kekosongan jabatan perangkat desa membuat sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, harus mengatur ulang pembagian tugas aparatur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan. Kondisi tersebut terjadi di tengah penundaan rekrutmen perangkat desa yang masih menunggu terbitnya regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Di Desa Tertek, salah satu jabatan yang masih kosong adalah Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan. Posisi tersebut kosong setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun pada Januari 2026. Selain itu, jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra) juga belum terisi secara definitif dan sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) dari unsur staf perangkat desa.
Sekretaris Desa Tertek, Hafidz Yustan Prasetio, mengatakan pemerintah desa belum merencanakan proses rekrutmen karena masih menunggu regulasi terbaru serta arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri.
“Untuk sementara pelayanan masih berjalan lancar. Tugas pelayanan dibantu oleh Kasi Pemerintahan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan kegiatan Posyandu. Jadi, kami saling membantu agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya saat ditemui, Senin (2/11/2026).
Menurut Hafidz, kekosongan jabatan tersebut sejauh ini belum menimbulkan kendala berarti terhadap pelayanan masyarakat. Meski demikian, pengisian perangkat desa dinilai akan lebih baik apabila dapat segera dilaksanakan agar pembagian tugas kembali berjalan sesuai bidang masing-masing.
Kondisi lebih kompleks terjadi di Desa Sidorejo. Kekosongan tiga jabatan perangkat desa di wilayah tersebut bahkan telah berlangsung sekitar tiga tahun. Ketiga posisi itu meliputi Kepala Dusun (Kasun) Kertoharjo, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan.
Kaur Umum Desa Sidorejo, Puji Wahono, yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa perangkat yang masih aktif harus mengambil alih sejumlah pekerjaan agar kegiatan pemerintahan desa tetap berjalan. Kaur Kesra, misalnya, turut menangani tugas Kaur Perencanaan. Sementara itu, tugas Sekretaris Desa dijalankan oleh Puji dan tugas Kepala Dusun Kertoharjo dibantu Kaur Pelayanan.
“Karena ada beberapa jabatan yang kosong, kami perangkat desa yang masih ada harus saling merangkap tugas. Pelayanan kepada masyarakat sejauh ini tetap berjalan, tetapi beban pekerjaan menjadi bertambah dan kami tidak bisa sepenuhnya fokus pada tugas pokok masing-masing,” ungkapnya.
Puji menambahkan, pemerintah Desa Sidorejo masih menunggu informasi dan arahan dari DPMPD Kabupaten Kediri terkait ketentuan pengisian perangkat desa. Pihaknya berharap proses rekrutmen dapat segera dilaksanakan setelah regulasi dan situasi memungkinkan.
Menurutnya, pengisian jabatan yang kosong penting agar setiap perangkat dapat kembali menjalankan tugas sesuai bidangnya. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes juga dapat berjalan lebih optimal.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kediri mengimbau seluruh pemerintah desa untuk menunda tahapan pengisian perangkat desa karena Peraturan Menteri terbaru yang menjadi pedoman pelaksanaan rekrutmen belum diterbitkan. Kepastian regulasi tersebut diperlukan agar proses penjaringan, seleksi, hingga penetapan perangkat desa memiliki landasan hukum yang jelas.
Tinggalkan Balasan