JAKARTA, Tandaglobal.news — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan kebijakan yang melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan rokok elektrik atau vape. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 30 Oktober 2026 dan diterapkan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang.
Menurut Johnny, salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah pencampuran zat terlarang ke dalam cairan cartridge rokok elektrik. Kandungan cairan tersebut tidak selalu dapat dikenali secara kasatmata sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan narkotika.
Polri secara khusus menyoroti penyalahgunaan vape untuk mengedarkan etomidate. Zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Larangan ini berlaku di seluruh tingkatan institusi Polri, mulai dari Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Ketentuan yang sama juga berlaku bagi tamu dan pengunjung di lingkungan institusi kepolisian.
Personel yang terbukti melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Johnny menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan peredaran narkotika yang dimulai dari lingkungan internal kepolisian. Polri berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi institusi lain dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan rokok elektrik.
Tinggalkan Balasan