KEDIRI, Tandaglobal.news — Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta seluruh kepala dinas dan camat se-Kabupaten Kediri memiliki visi yang sama dalam mengawal berbagai program strategis dan prioritas daerah. Arahan tersebut disampaikan agar pelaksanaan program tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Mas Dhito dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Joyoboyo, Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan sosial, hingga infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta mitigasi bencana.
Dalam bidang pendidikan, Mas Dhito meminta jajaran terkait menjaga komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Evaluasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan standar nasional pendidikan dapat tercapai sekaligus mendorong peningkatan rapor pendidikan Kabupaten Kediri.
“Kompetensi guru saya minta ditingkatkan,” kata Mas Dhito.
Menurutnya, berbagai kebijakan dan inovasi di bidang pendidikan juga perlu diperkuat melalui kebijakan maupun regulasi yang jelas.
Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki roadmap dan strategi yang terukur dalam menyelesaikan persoalan akses maupun kualitas pendidikan.
Di sektor kesehatan, Mas Dhito menyoroti capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri yang pada September 2026 berada di angka 97,88 persen.
Selain itu, prevalensi stunting berdasarkan hasil bulan timbang juga menunjukkan tren penurunan.
Pada Desember 2025, angka stunting tercatat 8,04 persen.
Angka tersebut turun menjadi 7,67 persen pada Februari 2026 dan kembali menurun menjadi 7,47 persen pada Agustus 2026.
Meski menunjukkan tren penurunan, Mas Dhito meminta jajaran pemerintah daerah memastikan angka tersebut benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Validitas data dinilai penting agar kebijakan penanganan stunting dapat dilakukan secara tepat.
Perhatian serupa diberikan terhadap data kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya terkait desil atau peringkat kesejahteraan warga.
Mas Dhito menyebut masih terdapat keluhan masyarakat mengenai data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan sebenarnya.
Karena itu, camat diminta melakukan pengecekan terhadap data di wilayah masing-masing.
“Masalah desil ini tolong diselesaikan. Kepada camat saya minta tolong dicek berapa data desil yang tidak tepat di kecamatannya, berapa angka riil stunting, bukan prosentasenya,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, rapat koordinasi tersebut turut membahas sejumlah proyek strategis dan prioritas daerah di bidang infrastruktur.
Persoalan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan mitigasi bencana juga menjadi bagian dari pembahasan.
Untuk Program Strategis Nasional (PSN), Mas Dhito menegaskan Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus memberikan dukungan terhadap program pemerintah pusat yang masuk dalam prioritas pembangunan.
“Meskipun program prioritas pemerintah pusat, tapi tetap yang mendapatkan manfaat adalah masyarakat kita,” ucapnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).
Mas Dhito meminta keberadaan KDKMP tidak sekadar dibentuk, tetapi juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan sehingga mampu beroperasi secara optimal.
KDKMP diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai kekuatan ekonomi yang telah tumbuh di desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui arahan tersebut, seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan diharapkan dapat bergerak dalam satu arah.
Setiap program strategis perlu memiliki perencanaan yang jelas, data yang akurat, serta pelaksanaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tinggalkan Balasan