JAKARTA, Tandaglobal.news — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Sidang tersebut membahas strategi menjaga ketahanan sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Sidang pertama DEN pada 2026 itu dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta seluruh anggota DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga. Berdasarkan pembahasan dalam sidang, stok BBM dan cadangan nasional saat ini berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.
Dalam jangka panjang, Prabowo mengarahkan pemerintah menyiapkan pengembangan bahan bakar campuran etanol 50 persen atau E50 setelah pelaksanaan program biodiesel B50. Pemerintah akan mempelajari penerapan B50 sebagai bagian dari penyusunan langkah pengembangan E50.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan BBM dari dalam negeri. Bahlil menyebut konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin berada di kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Selain pengembangan E50, pemerintah mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi melalui eksplorasi pada cekungan serta blok-blok minyak baru. Pemerintah juga akan mengoptimalkan sumur-sumur yang telah berproduksi dengan dukungan teknologi.
Presiden juga meminta sekitar 45 ribu sumur rakyat dikelola secara profesional dan tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaannya. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan produksi sekaligus menjaga tata kelola sektor migas.
Dalam sidang tersebut, Prabowo turut menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan energi nasional.
Pembahasan juga mencakup Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Kementerian ESDM menyebut pemerintah tengah menyiapkan penguatan kelembagaan dalam tata kelola sektor migas yang direncanakan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia bagi masyarakat. Bahlil juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi memadai untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi agar subsidi dapat lebih tepat sasaran kepada kelompok yang berhak.
Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar negeri.
Tinggalkan Balasan