Guntur Romli Sindir Jokowi Usai Pamer KTA PSI di Bandung

BANDUNG, Tandaglobal.news — Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menyindir Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kegiatan partai di Bandung, Jawa Barat.

Guntur menyoroti langkah Jokowi yang memperlihatkan KTA PSI tersebut. Ia menyebut Jokowi seharusnya menunjukkan ijazah, bukan KTA partai.

Pernyataan itu disampaikan Guntur sebagai tanggapan atas aksi Jokowi yang memamerkan KTA PSI ketika menghadiri kegiatan partai di Bandung.

Menurut Guntur, langkah Jokowi menunjukkan KTA PSI menjadi perhatian di tengah pembahasan mengenai isu ijazah yang sebelumnya dikaitkan dengan Jokowi.

Guntur kemudian melontarkan sindiran dengan memplesetkan kepanjangan PSI. Ia menyebut, “KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?”

Pernyataan tersebut menjadi respons Guntur terhadap kemunculan Jokowi dalam kegiatan PSI di Bandung. Dalam kesempatan itu, Jokowi memperlihatkan KTA yang menandai dirinya sebagai bagian dari partai tersebut.

Sementara itu, Jokowi menunjukkan KTA PSI saat menghadiri kegiatan PSI di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (26/9/2026).

Jokowi menyatakan telah tercatat sebagai anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia menunjukkan KTA PSI dalam kegiatan partai.

Keanggotaan Jokowi di PSI menjadi bagian dari perkembangan aktivitas politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi sebelumnya menjabat sebagai Presiden RI hingga Oktober 2024.

Dalam kegiatan tersebut, KTA menjadi penanda keanggotaan Jokowi di PSI. Ia menunjukkan kartu tersebut di hadapan peserta kegiatan partai di Bandung.

Respons Guntur kemudian muncul setelah Jokowi memperlihatkan KTA tersebut. Sindiran yang disampaikan Guntur turut menyinggung isu ijazah yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai Jokowi.

Dengan demikian, pernyataan Guntur dan aksi Jokowi menunjukkan KTA PSI menjadi dua hal yang saling berkaitan dalam perkembangan pemberitaan politik nasional pada akhir September 2026.